2017 > November

Bintan (23/11) Sebanyak 160 palet kayu asal Singapura milik PT. Pulau Bintan Djaya dikenakan tindakan pemusnahan oleh Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Tanjungpinang. Pelaksanaan pemusnahan palet kayu tersebut dilangsungkan ditempat pemilik di Jalan Nusantara KM.16 Bintan Timur pada Kamis 23 November 2017. Selain disaksikan langsung oleh Pimpinan Perusahaan Karet Remah PT. Pulau Bintan Djaya dan Kepala BKP Kelas II Tanjungpinang beserta pejabat struktural, nampak juga hadir sebagai saksi dari instansi-instansi terkait. Masing-masing dari Kantor KSOP Kelas II Kijang, KPP Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, dan Polsek Bintan Timur. Sedangkan perwakilan dari Pelindo I Cabang Tanjungpinang berhalangan hadir. Tak ketinggalan para petugas teknis karantina tumbuhan BKP Kelas II Tanjungpinang juga hadir sekaligus mengawasi pelaksanaan kegiatan pemusnahan tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala BKP Kelas II Tanjungpinang, drh. Iswan Haryanto, M.Si menyampaikan bahwa setiap pemasukan kemasan kayu ke Indonesia harus dibubuhi marka. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kemasan kayu ini bisa berbentuk palet, pengganjal, peti, tong, atau penyangga yang  terbuat dari kayu atau hasil kayu yang belum diolah untuk digunakan menopang, mengemas, dan mengganjal barang kiriman. Marka yang dimaksud merupakan suatu tanda resmi dan diakui secara internasional yang ditetapkan oleh Interim Commision on Phytosanitary Measures dalam  International Standards for Phytosanytary Measures No.15 (ISPM#15). Lebih lanjut Iswan menjelaskan, kalau sudah dimarka berarti negara asal menyatakan kemasan kayu tersebut telah diberi perlakuan oleh perusahaan kemasan kayu yang teregristasi di negara tersebut guna menyucihamakan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang mungkin saja terbawa, terutama dari kelompok serangga dan nematoda.

”Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2009, terhadap kemasan kayu yang tidak memiliki marka harus dilakukan tindakan perlakuan salah satunya dengan cara difumigasi. Apabila perlakuan tidak bisa dilaksanakan maka dilakukan tindakan penolakan ke negara asal. Setelah batas waktu penolakan yang ditetapkan tidak dikembalikan ke negara asal maka dilakukan tindakan pemusnahan. Seperti yang kita lakukan saat ini terhadap 160 palet kayu tanpa marka asal Singapura,”kata Iswan. Pemusnahan terhadap 160 palet kayu tanpa marka dilakukan dengan cara dibakar. Para saksi secara bersamaan meletakkan obor api di tumpukan palet kayu. Setelah palet kayu hangus terbakar, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan oleh saksi-saksi yang hadir dan ditutup dengan foto bersama. Meskipun diselingi hujan saat kegiatan pemusnahan berlangsung, namun tidak mengurangi semangat dan keseriusan para hadirin dalam mengikuti rangkaian acara tersebut.

Bintan (24/10) Permohonan pemeriksaan karantina (PPK) saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Aplikasi berbasis web ini merupakan inovasi dari Pusat KKIP bidang informasi perkarantinaan. Pengguna jasa tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan karantina pertanian setempat untuk mengajukan permohonan pemeriksaan karantina, cukup menyediakan perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dsj yang terhubung dengan internet. Sebelum dapat menggunakan ppk online, pengguna jasa diwajibkan melakukan pendaftaran ke kantor karantina pertanian terdekat dengan melampirkan surat permohonan, mengisi form pendaftaran, fotokopi akta pendirian usaha, fotokopi surat keterangan domisili, fotokopi npwp, fotokopi SIUP. Selanjutnya dilakukan verifikasi, apabila berkas dinyatakan lengkap maka akan diberikan username dan password yang nantinya digunakan pada tahap login di situs tanjungpinang.karantina.pertanian.go.id.

Salah satu perusahaan yang telah mengajukan pendaftaran dan mendapatkan username dan password untuk login ke aplikasi adalah PT. Pulau Bintan Djaya. Perusahaan karet remah ini rutin mengajukan permohonan pemeriksaan karantina ke kantor pelayanan karantina Wilker Pelabuhan Laut Sri Bayintan, Kijang berupa ekspor karet lempengan dengan tujuan China dan Taiwan serta domestik masuk berupa karet ojol dari Selat Panjang, Pangkal Pinang, dan Tanjung Balai Karimun. Terkait dengan teknis penggunaan aplikasi tersebut, maka petugas karantina tumbuhan Wilker Pelabuhan Laut Sri Bayintan, Kijang mendatangi perusahaan tersebut untuk menjelaskan cara penggunaan ppk online. Diharapkan dengan adanya simulasi ini, pihak perusahaan dapat langsung menerapkannya dalam pengajuan permohonan pemeriksaan karantina tumbuhan untuk  keperluan ekspor, impor, maupun antar area.

Jakarta (9/11) Penandatanganan kontrak kinerja antara seluruh Kepala UPT lingkup Barantan Tahun 2017 termasuk diantaranya Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dengan Kepala Badan Karantina Pertanian telah selesai dilaksanakan. Penandatanganan kontrak kinerja tersebut mencakup perubahan sasaran dan target Renstra 2015-2019 Badan Karantina Pertanian.

Dalam hal ini masing-masing Kepala UPT telah menyatakan kesanggupannya menerima pendelegasian standar kinerja Menteri Pertanian Republik Indonesia. Standar kinerja tersebut akan merepresentasikan capaian kinerja yang harus diwujudkan sebagai  indikator keberhasilan unit kerja  yang dipimpin.

Selain itu, Kepala UPT juga menyatakan janjinya untuk mewujudkan target kinerja yang direncanakan sesuai lampiran pada kontrak kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut sepenuhnya menjadi tanggung  jawab Kepala UPT. Kontrak kinerja tersebut juga mengikrarkan komitmen Kepala UPT untuk mewujudkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai organisasi berkinerja tinggi yang transparan dan akuntabel sebagai bagian penting dari revolusi mental instansi pemerintah.

Tanjungpinang (14/11) Pelaku penyalahgunaan narkoba saat ini tidak memandang golongan, status, umur, jabatan, maupun profesi. Menurut data BNN, diperkirakan 4 juta atau 2,18% (10 -58 tahun) menjadi penyalahguna narkotika dan tidak ada satu wilayahpun di Indonesia yang terbebas dari permasalahan penyalahgunaan narkoba. Bukan suatu hal yang tabu lagi dinegeri ini, penyalahguna narkoba sudah merambah ke lingkungan pemerintahan. Terkait hal tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang melakukan tes urin terhadap seluruh ASN BKP Kelas II Tanjungpinang.

Dalam sambutannya, Kepala Balai drh. Iswan Haryanto, M.Si menuturkan, kedepannya bukan ASN saja yang dilibatkan dalam tes urin, namun juga terhadap pegawai non ASN BKP Kelas II Tanjungpinang. Lebih lanjut Kepala Balai menyampaikan, bahwa ini adalah tahun kedua dilaksanakannya kegiatan tes urin di BKP Kelas II Tanjungpinang dan diharapkan hasilnya seperti tahun lalu yaitu negatif. Apabila pada tes urin kali ini ada ASN yang hasilnya positif, maka terhadap ASN tersebut akan dilakukan observasi lebih lanjut oleh dokter BNN Kota Tanjungpinang untuk memastikan penyebabnya. Dilain pihak, BNN Kota Tanjungpinang yang diwakili langsung oleh Kepala BNN Kota Tanjungpinang yaitu Kompol Abdul Hasyim Panggabean, SH menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian implementasi dari tupoksi BNN dan bukan termasuk projustisia atau tindakan hukum. Lain halnya apabila ada ASN yang tertangkap saat razia dan dari hasil tes urin positif, maka barulah dikatakan telah terjadi pelanggaran hukum pidana.

Lebih lanjut Kepala BNN Kota Tanjungpinang menuturkan, sebelum adanya Surat Edaran Menpan-rb nomor 50 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah, BNN telah terlebih dahulu melaksanakan dengan konsisten P4GN tersebut. Kepala BNN Kota Tanjungpinang juga sangat mengapresiasi langkah yang diambil Kepala BKP Kelas II Tanjungpinang karena telah berperan aktif dalam upaya mewujudkan ASN yang bebas dari penyalahguna narkoba dilingkup BKP Kelas II Tanjungpinang.

Bapak Abdul Hasyim juga menyatakan akan menjamin kerahasiaan hasil tes tersebut ke publik dan hanya kepada Kepala Balai hasilnya akan disampaikan. Selain itu, apabila pada kegiatan tes urin seperti ini yang sifatnya sukarela, terdapat ASN yang terindikasi positif melakukan penyalahgunaan narkoba dan melapor ke kantor BNN Kota Tanjungpinang atas perintah atasan atau kesadaran sendiri, maka akan digratiskan seluruh biaya yang terkait dengan proses pengobatannya. Di akhir sambutannya, Kepala BNN Kota Tanjungpinang mengajak semua ASN BKP Kelas II Tanjungpinang mengkampanyekan bahaya narkoba terutama di lingkungan keluarga dan apabila ada keluarga atau handai taulan yang terindikasi penyalahguna narkoba silahkan langsung dibawa  ke kantor BNN Kota Tanjungpinang.

Acara kemudian dilanjutkan dengan tes urin, satu persatu ASN BKP Kelas II Tanjungpinang menyerahkan sampel urinnya kepada petugas BNN Kota Tanjungpinang. Senda gurau sesama ASN juga mengiringi proses tes urin di BKP Kelas II Tanjungpinang.

Tanjungpinang (24/10) Bertempat di ruang rapat Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, telah dilaksanakan Bimtek Peraturan tentang Produk Hewan. Kegiatan yang dihadiri seluruh pejabat fungsional karantina hewan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas karantina hewan BKP Kelas II Tanjungpinang dalam mengimplementasikan Permentan No. 70 tahun 2015 tentang Instalasi Karantina Hewan dan Keputusan Kabadan No. 1237/Kpts/KR.140/L/8/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Karkas, Daging, dan Jeroan ke dalam Wilayah Republik Indonesia. Narasumber yang dihadirkan adalah dari Tim Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani yaitu Ibu drh. Fauziah, MM dan dimoderatori langsung oleh Kepala BKP Kelas II Tanjungpinang, Bapak drh. Iswan Haryanto, M.Si. Terlihat sekali keseriusan dan keingintahuan peserta bimtek dalam mendengarkan pemaparan dari narasumber dan dalam sesi diskusi.

Dalam penjelasan narasumber dikatakan, Permentan No. 70 tahun 2015 merupakan pengganti Permentan No. 34 tahun 2006. Sehingga dengan terbitnya Permentan tersebut semua instalasi karantina (sementara, permanen, pasca masuk, pasca masuk permanen, pengamanan maksimum, dan di negara asal dan/negara transit) disebut sebagai instalasi karantina hewan meskipun peruntukannya untuk produk hewan. Lebih lanjut disampaikan, bahwa hanya media pembawa tergolong hewan, BAH, dan HBAH yang bisa dilakukan tindakan karantina di instalasi karantina yang telah ditetapkan.

Dari segi persyaratan adminstrasi, narasumber menjelaskan yang membedakan dengan Permentan sebelumnya adalah tidak diperlukan dokumen pengelolaan limbah untuk IKH sementara, sedangkan IKH lainnya hanya diperlukan UKL – UPL (bukan laporan AMDAL) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kedepannya penetapan IKH dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) di situs apikh.karantina.pertanian.go.id. Prosesnya hanya 8 (delapan) hari semenjak permohonan hingga terbit SK Penenetapan IKH oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Dilain hal, Keputusan Kabadan No. 1237/Kpts/KR.140/L/8/2016 didasari karena adanya pemasukan daging dari India. Adapun persyaratan pemasukan daging dari India yang diatur dalam keputusan tersebut yaitu jenis deboned (tanpa tulang) dan deglanded (tanpa kelenjar getah bening/limfoglandula), nilai pH tidak boleh >6, berasal dari rumah potong yang sudah disetujui. Dijelaskan lebih lanjut, prinsip tindakan karantina dalam pemeriksaan produk hewan yaitu pemeriksaan dokumen (benar, lengkap, sah) ; pemeriksaan kontainer/kemasan (kesesuaian fisik/dokumen/kemasan, kesesuaian suhu, keutuhan segel, kesesuaian no segel dan container, informasi pada label) ; pemeriksaan fisik/organoleptik ; dan pemeriksaan lanjututan. Untuk pemeriksaan secara organoleptik harus dilakukan thawing (proses pencairan) terlebih dahulu, tidak dalam kondisi beku. Sedangkan pemeriksaan lanjutan dapat dilakukuan dengan uji awal kebusukan (Eber, H₂S/Postma), TPC, Salmonella, Staphylococcus aureus, Coliform, dan E. coli.Diharapkan dengan adanya bimtek ini, pemahaman petugas karantina hewan BKP Kelas II Tanjungpinang tentang peraturan dan juklak yang terkait dengan produk hewan semakin meningkat. Sehingga dalam pengambilan keputusan di lapangan nantinnya bisa cepat, tepat dan akurat. Setelah selesai bimtek, dilanjutkan dengan kunjungan ke salah satu IKH produk hewan di Tanjungpinang yaitu CV. Cahaya Abadi.